Waspadatv.co.id ||Nabire – Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, S.Th., menyampaikan bahwa pelantikan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Mei 2025. Hal ini disampaikannya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (6/5/2025).
Menurut Diben, pelantikan tersebut masih menunggu konfirmasi dari Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dalam proses pengambilan sumpah jabatan. Meski demikian, DPR Papua Tengah telah menetapkan tanggal tersebut sebagai jadwal pelaksanaan, dengan kesiapan penuh dari lembaga legislatif.
“Kami sudah sepakat menjadwalkan pelantikan pada 20 Mei, namun masih menunggu kesediaan pihak Pengadilan Negeri. Jika belum memungkinkan, maka kami akan sesuaikan jadwal kembali,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi kesabaran para calon anggota DPR jalur Otsus yang telah menunggu kejelasan pelantikan. Diben mengakui bahwa sejumlah calon telah berkali-kali menanyakan perkembangan proses, meski situasi di luar kendali DPR.
“Sebagian dari mereka sempat kecewa, tapi penting untuk dipahami bahwa penundaan ini bukan karena DPR menghambat, melainkan karena adanya dinamika internal dan proses administratif yang belum selesai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Diben memaparkan bahwa dua hal utama menjadi kendala dalam percepatan pelantikan, yakni sinkronisasi jadwal internal DPR dan perlunya koordinasi pelantikan secara serentak antara anggota dari jalur partai politik dan jalur Otsus. Saat ini, beberapa nama dari jalur partai politik masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri.
“DPR tidak pernah berniat menunda secara sepihak. Kami ingin semua anggota dilantik bersamaan agar tidak terjadi ketimpangan,” tegasnya.
Diben juga menyatakan harapan besar agar Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dapat hadir langsung dalam momen tersebut.
“Kehadiran Gubernur sangat penting, bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses Otonomi Khusus dan penguatan representasi Orang Asli Papua (OAP),” pungkasnya.
Pelantikan ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat adat Papua di lembaga legislatif daerah, sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang berbasis kearifan lokal di Provinsi Papua Tengah.
(Ykp)
