Uncategorized

Intervensi Mutu Pendidikan: Papua Tengah Luncurkan Model “Sekolah Sepanjang Hari” Berbasis Karakter dan Ekonomi Lokal

43
×

Intervensi Mutu Pendidikan: Papua Tengah Luncurkan Model “Sekolah Sepanjang Hari” Berbasis Karakter dan Ekonomi Lokal

Sebarkan artikel ini

Waspadatv.co.id || Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan inisiatif pendidikan strategis untuk mengatasi tantangan mutu dan kesenjangan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Melalui program “Sekolah Sepanjang Hari” (SSH), Pemprov memperkenalkan model pendidikan holistik yang mengintegrasikan akademik, pengembangan karakter, dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Program ini diresmikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, bersama Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos., M.Si, di SD Inpres Nifasi, Distrik Makimi, pada Jumat (14/11/2025).

Berbeda dari sekolah reguler, SSH memperluas jam belajar siswa dari pagi hingga sore hari dengan fokus yang terbagi jelas. Gubernur Nawipa menjelaskan, program ini dirancang sebagai sistem terintegrasi yang memadukan kurikulum formal dengan pembinaan non-akademik.

​”SSH mengharuskan siswa berada di sekolah dari pagi hingga sore, bukan untuk belajar [akademik] saja, tetapi membentuk karakter dan kreativitas,” ujar Gubernur.

​Model operasionalnya bersifat hibrida:

​- Pagi – 12.00: Siswa mengikuti pembelajaran akademik reguler bersama guru sekolah.

​- Siang – Sore: Program SSH mengambil alih, fokus pada kegiatan ekstrakurikuler terstruktur yang mencakup seni, olahraga, kecakapan hidup, serta pendalaman karakter.

Untuk menjamin kualitas, Pemprov menggandeng Universitas Papua (UNIPA) Manokwari sebagai mitra resmi penyelenggara dan pengelola konten program SSH pasca-jam belajar formal. “Guru tetap mengajar sampai pukul 12. Setelah itu SSH mulai berjalan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola UNIPA,” jelas Nawipa.

Peluncuran SSH menandai langkah intervensi langsung Pemprov Papua Tengah terhadap sektor pendidikan dasar dan menengah, yang secara yuridis merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

​Gubernur Nawipa menegaskan bahwa langkah “turun tangan” ini diambil berdasarkan urgensi untuk mengakselerasi kualitas sumber daya manusia (SDM) di provinsi baru tersebut.

​”SD, SMP, SMA itu milik bupati, bukan gubernur. Tapi kami harus intervensi karena masa depan anak-anak Papua Tengah lebih penting daripada jabatan,” tegasnya.

​Program ini melengkapi serangkaian terobosan pendidikan Pemprov sebelumnya, seperti pendirian Mepa Boarding School dan pembiayaan siswa di luar Papua. Sepuluh sekolah di delapan kabupaten—termasuk Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika—akan menjadi pusat percontohan tahap awal.

Aspek unik dari program SSH adalah desainnya yang mengaitkan langsung antara pendidikan dan ekonomi lokal. Program ini mewajibkan penyediaan makanan bergizi bagi seluruh siswa peserta.

​Gubernur menginstruksikan agar pengadaan logistik ini dikelola langsung oleh komunitas setempat, khususnya orang tua siswa.

​”Tanam sayur, piara ayam, piara ikan. Uang SSH jangan keluar dari Kampung Nifasi,” pesan Gubernur.

​Dengan model ini, anggaran pendidikan tidak hanya untuk operasional sekolah, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang menciptakan perputaran uang di tingkat kampung, memberdayakan ekonomi keluarga, dan komunitas gereja.

Gubernur Meki Nawipa menutup peluncuran dengan seruan kolaborasi multi-pihak. Ia menegaskan bahwa program ini bukanlah pengambilalihan tugas, melainkan penguatan ekosistem pendidikan yang membutuhkan sinergi total.

​”Sekolah pelaksana teknis, guru motor penggerak, orang tua mitra strategis, masyarakat pengawas sosial. Kita bekerja sama demi masa depan anak-anak Papua Tengah,” tutupnya.

(YM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250