Waspadatv.co.id || Nabire – Anggota DPR RI dari Dapil Papua Tengah, Komarudin Watubun, melontarkan kecaman keras terhadap wacana pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh pemerintah pusat. Dengan nada berapi-api, politikus senior PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kebijakan pemotongan tersebut sama dengan mengkhianati perjuangan rakyat Papua.
Penegasan keras ini disampaikan Komarudin Watubun di hadapan kader PDI Perjuangan dari tiga provinsi dalam Konferensi Daerah (Konferda) di Nabire, Rabu (5/11/2025).
”Dana Otsus itu tidak boleh dipotong. Kenapa tidak boleh? Karena dana Otsus adalah dana yang dibayar dengan darah dan air mata rakyat Papua. Itu bukan dikasih gratis,” tegas Komarudin Watubun.
Menurut Watubun, Otsus adalah jalan tengah politik, hasil dari perjuangan panjang rakyat Papua yang menuntut keadilan di dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, memotong dana Otsus dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang berbahaya.
”Kalau dana Otsus sekarang bisa dipotong seenaknya, itu berarti pemberian Otsus hanya tipu-tipu saja. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang sangat besar dari masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia secara gamblang mengingatkan pemerintah pusat untuk belajar dari sejarah. Pemberontakan-pemberontakan masa lalu seperti RMS dan Permesta muncul akibat ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah.
”Kalau pemerintah terus memangkas hak rakyat Papua, itu sama saja dengan mengulang kesalahan masa lalu. Kata orang bijak, keledai pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kalau kita masih mengulang, berarti kita lebih bodoh dari keledai,” kritiknya tajam.
Selain persoalan Otsus, Komarudin Watubun juga menyoroti kondisi Papua Tengah yang merupakan wilayah kaya tambang namun berisiko tinggi terhadap konflik. Ia secara tegas menolak pendekatan keamanan yang berlebihan.
– Tolak Militeristik: “Jangan lagi pendekatannya militeristik. Kalau terlalu banyak pasukan didrop, rakyat bisa takut dan itu justru menimbulkan dendam,” jelasnya.
– Pendekatan Kemanusiaan: Ia menyerukan agar pembangunan dan keamanan di Papua harus ditempuh dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat, bukan dengan kekerasan.
”Penempatan pasukan harus membuat rakyat merasa aman, bukan sebaliknya. Jangan sampai kehadiran aparat malah menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini akan menjadi salah satu sikap politik kami di DPR untuk disampaikan kepada Presiden,” pungkas Watubun, menjadikan isu Otsus dan keamanan sebagai prioritas politik fraksinya di Senayan.
(YM)
