Waspadatv.co.id ( TAPUT )-Ribuan masyarakat mitra kerja PT. TPL yang tergabung dalam organisasi Aliansi Masyarakat Bersatu ( AMB ) yang mendukung supaya TPL tetap dibuka melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (29/10/2025).
Ribuan masyarakat yang melakukan aksi tersebut tergabung dari pekerja kebun dan mitra kerja TPL dari berbagai sektor seperti Sektor Aek Raja, Sektor Porsea Sektor Humbang Hasundutan, Sektor Tele, Sektor Aek Nauli.
Perwakilan massa mitra TPL yang juga warga jemaat HKBP Maju Butarbutar mengatakan, sebenarnya mereka menuntut agar Ephorus HKBP turun dari jabatannya.
“Tapi kalau pun tidak bisa diturunkan minimal klarifikasi terkait statemen hasutan dan provokasi di Media sosial,”ujarnya.
Dia mengatakan sebagai mitra, mereka tidak terima jika PT TPL dituduh sebagai perampas tanah dan perusak lingkungan.
“Apa yang mau dirampas dan lingkungan mana yang dirusak? Ephorus jangan membuat opini biar ricuh. Kayak gini sepertinya ada permainan. Dia (Ephorus) dirasuki oleh LSM AMAN dan KSPPM,”tandasnya.
“Kami tidak.mau karena terlalu banyak kepentingan TPL dikorbankan,”tambahnya.
Dia juga mengatakan mereka ingin bertemu langsung dengan Ephorus untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian atas pernyataan-pernyataan tersebut.
“Tapi kalaupun nggak bisa ketemu sama kami, klarifikasi saja di Medsos cukup, khususnya terkait TPL merampas tanah dan merusak lingkungan,”sebutnya
Tambahnya, Maju Butarbutar dalam orasinya menyerukan agar HKBP dikembalikan kepada fungsinya sebagai Gereja yang melayani bukan dilayani dan dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan kekuasaan.
” Kami ingin berdialog dengan Ephorus HKBP. Kalau kami tidak bisa berjumpa dengan Ephorus, kami akan tetap melakukan aksi dan menginap ditempat ini, ” ujarnya..
Menurut Maju, gereja harus menjadi ruang kebenaran, keadilan dan kasih bukan karena politik internal atau kepentingan pribadi. Kemudian hentikan penghakiman terhadap pendeta yang sejalan karena setiap pendeta dalam HKBP memiliki hak theologis dan kebebasan pastoral selama tetap dalam koridor ajaran HKBP.
” Ephorus adalah amanah yang bersifat temporer dan harus dipertanggungjawabkan kepada jemaat dan Tuhan. Kami juga memohon kepada Pemerintah Daerah dan Pusat agar menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini di lapisan masyarakat, ” ungkapnya.
Maju juga memohon kepada Ephorus supaya menghentikan politik adu domba kepada masyarakat.
” Keberadaan perusahaan dan investor sangat berguna untuk menambah dan memperbaiki perekonomian masyarakat, ” jelasnya.
Selain itu, masyarakat yang ikut aksi itu Samuel Sinaga juga menyuarakan, sangat mendukung TPL tetap dibuka. Karena TPL sudah banyak mensejahterakan masyarakat.
” Kerana kami kerja dari TPL, kami bisa membiayai hidup keluarga kami. dan bisa menyekolahkan anak – anak kami. Dengan adanya TPL, masyarakat di Tapanuli ini banyak yang bekerja dengan TPL, ” ujarnya.
Samuel juga menegaskan, kalau TPL ditutup kemanalah nasib masyarakat ini. Sebab TPL sudah banyak membantu masyarakat.
” Jayalah TPL, jayalah TPL, ” serunya.
Kemudian Renti Sembiring dari mitra kerja TPL dari Sektor Aek Nauli meminta supaya TPL tetap dibuka.
” Kepada Opung Ephorus HKBP, saya sangat merasa kecewa dengan statement Opung Ephorus selama ini. Selaku pucuk pimpinan, janganlah menyakiti kami. Kalau pun ingin memperbaiki, seharusnya kasih solusinya. Saya juga ruas HKBP. Secara jujur saya sampaikan, TPL sudah banyak berkontribusi buat masyarakat baik itu di bidang kesehatan dan pendidikan serta membangun infrastruktur. Masyarakat sudah banyak terbantu dengan adanya TPL, ” ungkapnya.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat tadi dengan utusan dari masyarakat pekerja TPL.
” Segala tuntutan dari masyarakat akan kami sampaikan ke Opung Ephorus HKBP. Dalam rapat pertemuan itu, hadir juga perwakilan dari HKBP. Apa tuntutan dari masyarakat akan disampaikan nanti ke Opung Ephorus, ” jelasnya.
Bupati juga mengatakan, masyarakat ini kan ada yang pro dan kontra. Sebagai kepala daerah posisinya akan tetap netral.
” Kalau ada kebijakan dari Pemerintah Pusat, kita akan menjalankannya apa amanat dari Pemerintah Pusat, ” ungkapnya.
(Red)
