Waspadatv.co.id|| SORONG — Pekerjaan pengaspalan jalan nasional Sorong–Klamono kembali memantik kritik tajam dari masyarakat. Warga dibuat geram setelah melihat kontraktor tetap menghampar aspal di tengah hujan di kawasan Kilometer 14, Kota Sorong.
Pantauan di lapangan menunjukkan hamparan aspal dilakukan ketika kondisi jalan masih basah dan licin. Proses kerja semacam ini dinilai warga sangat jauh dari standar teknis dan terkesan dilakukan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas jangka panjang.
“Baru diaspal, sudah bergelombang. Kalau dibiarkan begini, sebentar saja rusak,” keluh seorang pengendara yang melintas. Ungkapan itu mewakili kekecewaan banyak pengguna jalan yang setiap hari mengandalkan ruas vital Sorong–Klamono.
Secara teknis, pengaspalan di tengah hujan sangat tidak dianjurkan. Kehadiran air dapat menghambat daya rekat antara aspal dan permukaan jalan, membuat struktur lapisan cepat terkelupas dan rentan rusak. Kondisi ini hanya akan memperpendek masa pakai jalan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Ketika dikonfirmasi wartawan, Andi, penanggung jawab lapangan dari pihak kontraktor, mengakui bahwa pengaspalan dilakukan saat hujan turun. “Sementara kerja tiba-tiba turun hujan, makanya kita habiskan aspal yang sudah terlanjur di finisher. Setelah itu tidak lanjut sampai hujan reda,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Namun, temuan wartawan di lokasi justru menunjukkan hal berbeda. Beberapa pekerja terlihat tetap mengoperasikan alat berat, meratakan aspal basah meski hujan masih mengguyur ringan. Aktivitas pengaspalan terus berjalan, memperkuat dugaan bahwa pihak kontraktor mengejar target waktu ketimbang menjaga kualitas pekerjaan.
Warga menilai lemahnya pengawasan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) turut berkontribusi terhadap buruknya pelaksanaan proyek. “Kalau ada pengawas di lapangan, mestinya bisa dihentikan waktu hujan turun. Tapi kelihatannya dibiarkan saja,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Lebih ironis lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN 2, Purwono yang bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut tak merespons ketika dihubungi berulang kali. Sikap bungkam ini mempertebal kecurigaan publik bahwa pengawasan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah pegiat dan pemerhati infrastruktur di Sorong menilai praktik tersebut mencerminkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap kontraktor pelaksana. “Jika dibiarkan, uang negara akan terbuang sia-sia hanya karena pekerjaan yang tak sesuai standar,” tegas seorang aktivis pemerhati publik.
Masyarakat mendesak Kementerian PUPR dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pengerjaan proyek ini. Mereka menilai audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengaspalan di ruas Sorong–Klamono perlu dilakukan demi memastikan mutu pekerjaan sesuai aturan.
“Jangan tunggu jalan rusak baru ribut. Ini uang rakyat, harus dikerjakan dengan benar,” kata seorang warga dengan nada keras.
Hingga berita ini diturunkan, PPK Purwono belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui pesan WhatsApp.
(red)
