Masa Depan Calon Mahasiswa: Bukan Jalan Tol Mulus, Tapi Jalan Terjal yang Harus Diratakan
Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd.
_Pemerhati Sosial dan Budaya / Ketua Dewan Pembina & Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial dan Budaya_
Jika hari ini mahasiswa belum difasilitasi dengan layak, beberapa tahun ke depan akses bagi lulusan sekolah rakyat yang akan masuk kuliah tidak akan berjalan mulus seperti jalan tol yang baru diresmikan—melainkan makin terjal, bergelombang, dan penuh hambatan.
Apa yang Akan Terjadi pada Generasi Berikutnya?
1. Kesenjangan makin melebar, bukan menyempit
Saat ini saja angka partisipasi kuliah bagi kelompok terkaya mencapai 54,25%, sedangkan kelompok termiskin hanya sekitar 18–22% . Jika tidak ada perbaikan, lulusan sekolah rakyat dengan latar belakang ekonomi lemah akan makin sulit melangkah masuk: yang pintu kampus terbuka lebar hanya bagi mereka yang berduit, sementara anak petani, pekerja, dan keluarga kurang mampu kembali harus berhenti di gerbang. Potensi besar akan terbuang sia-sia hanya karena keterbatasan uang, bukan karena kurang kemampuan.
2. Daya tampung tak sebanding jumlah lulusan
Setiap tahun lahir sekitar 3,2 juta lulusan SMA/SMK, namun daya tampung perguruan tinggi—terutama PTN—masih sangat terbatas. Jika fasilitas dan subsidi tidak ditambah, ribuan bahkan jutaan calon mahasiswa berbakat akan tertinggal di pinggir jalan, terpaksa bekerja di sektor berupah rendah atau informal, meskipun mereka punya prestasi yang setara dengan siswa dari keluarga mampu.
3. Bonus demografi berbalik menjadi beban
Jendela kesempatan bonus demografi kita hanya terbuka hingga 2035–2040. Jika generasi muda yang kini bersekolah tidak disiapkan dengan pendidikan tinggi yang layak, maka saat mereka masuk usia produktif, kita justru memiliki jutaan tenaga kerja yang jumlahnya besar namun keterampilannya rendah—tidak siap menghadapi ekonomi berbasis kecerdasan buatan, teknologi hijau, dan persaingan global.
Keterbatasan Negara: Bukan Alibi, Tapi Tantangan yang Harus Diatasi
Kajian lembaga sosial dan budaya menyadari sepenuhnya bahwa negara memang memiliki keterbatasan anggaran dan kemampuan. Namun, keterbatasan itu tidak boleh dijadikan alibi untuk berhenti berusaha maksimal. Justru karena sumber daya terbatas, negara harus:
– Mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran: memastikan 20% APBN untuk pendidikan benar-benar murni untuk pendidikan, tidak tercampur program lain, dan porsi pendidikan tinggi serta riset dinaikkan secara bertahap.
– Menghapus kebocoran akibat korupsi: uang rakyat yang hilang karena korupsi adalah dana yang seharusnya menjadi beasiswa, subsidi UKT, dan fasilitas kampus—jangan sampai kekurangan anggaran disebabkan oleh kelalaian dan ketidakjujuran pengelolaan.
– Mencari jalan alternatif: memperkuat kolaborasi dengan daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi swasta; menyederhanakan birokrasi; serta memprioritaskan program yang paling berdampak langsung bagi akses anak-anak sekolah rakyat.
Satu Harapan Besar
Kita tidak boleh membiarkan nasib anak muda ditentukan oleh dompet orang tua, bukan oleh kemampuan dan kerja keras mereka. Negara wajib berjuang sekuat tenaga meratakan jalan—bukan sekadar membuka jalan tol bagi segelintir orang—agar generasi berikutnya bisa melangkah bersama-sama, siap tanggap, siap berdaya, dan mengantar bangsa ini menuju gerbang Indonesia Emas 2045 dengan tangan dan pikiran yang sekuat tenaga.
